1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes

2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan danEvaluasi Kinerja Perangkat Desa

3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksanakegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaanbarang jasa di Desa

5. Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

6. Keberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi KinerjaPerangkat Desa

7. Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk,arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat daerah

8. Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yangterjerat tindak pidana korupsi

9. Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat

10. Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layananpemerintah desa

11. Keterbukaan dan akses masyarakat desa

12. Keberadaan media informasi tentang ABPDes di BalaiDesa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat

13. Keberadaan Maklumat Pelayanan

14. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalampenyusunan RKP Desa

15. Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktikgratifikasi, suap dan konflik kepentingan

16. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa danmasyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

17. Budaya lokal hukum adat yang mendorong upayapencegahan tindak pidana korupsi

18. Tokoh dalam pencegahan tipikor